Jakarta – Kantor Staf Presiden sudah rapat dengan Polri dan KPK terkait Panama Papers. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut rapat itu untuk menguraikan nama-nama di daftar tersebut.
“Belum ada hasilnya. Ini kan perlu mengurai secara detail, tidak hanya namanya,” kata Badrodin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016).
Badrodin mengatakan sebenarnya tugas dan kewajiban terkait hal ini lebih ada di Diren Pajak. Uraian ini perlu dilakukan hingga rinci.
“Perlu diurai nama, apa perusahaannya, nomer akunnya, rekeningnya,” sebut dia.
“Tidak mudah mendatakan,” tambah Badrodin.
Menurut informasi dari situs setkab.go.id dan ksp.go.id yang dikutip detikcom, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Rapat yang berlangsung kemarin (19/4) siang itu dihadiri pula oleh Kepala PPATK Muhammad Yusuf, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan perwakilan Kemenkeu dan Bank Indonesia.
Pemerintah mencatat sedikitnya ada 899 WNI yang memiliki perusahaan offshore yang mencuat dalam skandal Panama Papers. Pemerintah berharap uang-uang yang dimiliki para pengusaha itu ‘pulang kampung’ dan menjadi capital inflow untuk pembangunan.(imk/bag)
0 comments:
Post a Comment